DRAFT ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

ASOSIASI MA’HAD ALY SE-INDONESIA

 

PENDAHULUAN

Pondok Pesantren merupakan  pusat pendidikan Islam, dakwah dan pengabdian masyarakat yang tertua di Indonesia. Pondok pesantren diakui sebagai sistem dan lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah dengan ciri-cirinya yang khas. Keberadaannya sampai sekarang masih berdiri kokoh ditengah-tengah komunitas masyarakat. Hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa pondok pesantren saat ini masih menampakkan keaslian, kebhinekaan dan kemandiriannya walaupun usianya setua proses islamisasi di negeri ini.

Kondisi obyektif menunjukkan bahwa dekade terakhir ini mulai dirasakan ada ‘pergeseran’ peran dan fungsi pesantren. Peran dan fungsi pesantren sebagai kawah candradimuka orang yang rasikh fi ad-diin (ahli dalam pengetahuan agama) terutama yang terkait dengan norma-norma praktis (fiqh) semakin memudar. Hal ini disebabkan antara lain desakan gelombang modernisasi, globalisasi dan informasi yang berimplikasi kuat pada pergeseran orientasi hidup masyarakat. Minat masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama semakin mengendor. Kondisi bertambah krusial dengan banyaknya ulama yang mesti menghadap Allah sebelum sempat mentransfer keilmuan dan kesalehannya secara utuh kepada generasi penggantinya. Faktor inilah yang ditengarai menjadikan out put pesantren dari waktu ke waktu mengalami degradasi, baik dalam amaliah, ilmiah maupun khuluqiyah.

Penurunan kualitas peran dan fungsi pesantren ini memunculkan kerisauan di kalangan ulama akan punahnya khazanah ilmu-ilmu keislaman. Jika persoalan ini tidak ditangani secara serius tentu sangat membahayakan masa depan umat Islam. Dari sinilah pentingnya segera dibentuk lembaga yang secara khusus intens mempersiapkan kader-kader ulama yang memiliki  integritas ilmiah, amaliah dan khuluqiyah yang mumpuni. Lembaga dimaksud kemudian dinamakan ‘Ma’had Aly’.

Ma’had Aly di Indonseia pertama kali berdiri di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, pada tahun 1990 atas prakarsa KHR As’ad Syamsul Arifin, dan atas restu serta dukungan segenap ulama, baik dalam maupun luar negeri. Pada tahun-tahun berikutnya Ma’had Aly bermunculan di beberapa Pondok Pesantren di Indonesia. Namun hingga tahun 2014 Ma’had Aly yang telah berjalan belasan hingga puluhan tahun tersebut belum mendapatkan status formal. Baru pada akhir tahun 2015, berdasarkan amanat PP nomor 55 tahun 2007 tentang Pendididkan Agama dan Keagaaan, UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PMA nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan PMA nomor 71 tahun 2015 tentang Ma’had Aly, terdapat 13 Ma’had Aly se-Indonesia yang diberi SK Izin Operasional. Dengan demikian, ketiga belas Ma’had Aly tersebut telah memiliki status formal sebagai Pergurun Tinggi Keagamaan Islam yang sejajar dengan Perguruan Tinggi yang lain di Indonesia, baik Perguruan Tinggu Umum seperti UGM, UI, ITB dan yang lain, maupun Perguruan Tinggi Umum Bercorak Agama seperti UIN dan IAIN.

Dalam rangka memfasilitasi hubungan kerjasama dan menyamakan pandangan antar Ma’had Aly, maka dalam rapat yang dihadiri oleh semua pimpinan Ma’had Aly pada tanggal 27 Sya’ban 1437 bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2016, disepakati perlunya wadah yang berbentuk Perkumpulan dengan nama Asosiasi Ma’had Aly se-Indonesia yang disingkat AMALI. Pada tanggal itu pula disusun SK Kepengurusan Perkumpulan dimaksud yang ditanda tangani oleh para pimpinan Ma’had Aly  tersebut. Kemudian untuk lebih memberi arah dan haluan Perkumpulan tersebut perlu disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ini.

.

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

  1. Perkumpulan ini bernama Asosiasi Ma’had Aly se-Indonesia disingkat AMALI (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan “Perkumpulan”), berkedudukan di Jakarta
  2. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan seluruh anggota perkumpulan.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Perkumpulan didirikan dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Sya’ban 1437 bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2016, serta berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas

ASAS DAN DASAR

Pasal 3

Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Islam ala Ahl Sunnah wa Al-Jamaah

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 4

  1. Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan;
  2. Mengembangkan kerjasama dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masysrakat
  3. Mengupayakan Ma’had Aly sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Pesantren yang berkualitas sebagai rujukan utama pendidikan dan keilmuan Islam di tingkat global
  4. Menyiapkan kader ulama yang meneladani ilmu dan amaliyah salafuna salih.
  5. Memajukan ilmu-ilmu ke-Islam-an yang berbasis pada turats

 

  1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersersebut, perkumpulan ini melakukan berbagai usaha (ikhtiar) yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

  1. Kekayaan perkumpulamn anggota yang merupakan sumbangan dari anggota perkumpulan sebesar; Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dinyatakan dalam pembukuan internal perkumpulan
  2. Sumber keuangan Perkumpulan berasal dari;
  3. Iuran anggotan
  4. Sumbangan-sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat, baik dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri
  5. Usaha-usaha lain yang halal, sah, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta perundang-undangan yang berlaku
  6. Badan Pengurus bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekeyaan perkumpulan.

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6,

KEANGGOTAAN

  1. Keanggotaan Perkumpulan ini terdiri dari:
  2. Keanggotaan Perkumpulan bersifat terbuka, sukarela, dan harus mendaftar pada pengurus Perkumpulan
  3. Anggota Perkumpulan adalah institusi Ma’had Aly yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Pesantren pada Takhashshus tertentu di Indonesia.
  4. Keanggotaan digolongkan dalam anggotan biasa dan anggota kehormatan;
  5. Anggota biasa adalah Ma’had Aly yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama Republik Indonesaia
  6. Anggotan Kehormatan adalah Ma’had Aly atau institusi lain yang disepakati oleh anggota perkumpulan

 

 

 

Pasal 7

HAK ANGGOTA

  1. Setiap anggota mempunyai;
  2. Hak suara, yaitu hak memilih dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Perkumpulan
  3. Hak bicara, yaitu hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan pertanyaan
  4. Hak untuk mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas Perkumpulan
  5. Hak membela diri
  6. Penggunaan ha-hak anggota disesuaikan dengan jenjang keanggotaan yang secara rinci akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

Pasal 8

KEAWAJIBAN ANGGOTA

Anggota berkewajiban:

  1. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Perkumpulan;
  2. Menjaga, membela, dan memajukan Perkumpulan;
  3. Mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan Perkumpulan
  4. Memperteguh kerjasama dan kesetiakawanan;
  5. Berupaya mencapai tujuan Perkumpulan

Pasal 9

HILANGNYA STSTUS KEANGGOTAAN

  1. Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena:
  2. Mengundurkan diri
  3. Diberhentikan
  4. Keahilangan status kenaggotaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini mengakibatkan hilangnya status keanggotaan untuk segala tingkatan tanpa terkecuali.

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 10

Organ Perkumpulan terdiri dari:

  1. Rapat Anggota
  2. Badan Pengurus

 

RAPAT ANGGOTA

Pasal 11

  1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan
  2. Keputusan Rapat Anggota diambil atas dasar musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
  3. Selain rapat sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, maka Badan Pengurus;
  4. Berhak dan berwenang untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali dianggap perlu
  5. Harus mengadakan Rapat Anggota, bila 1/5 (satu perlima) bagian anggota mengajukan permintaan atau untuk sesuatu hal yang dianggap memerlukan keputusan Rapat Anggota

Pasal 12

  1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahu secara tertulis dan atau media lainnya sekurang-kurangnya 5 (hari) hari sebelum Rapat Anggota dilangsungkan
  2. Pada pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggotan harus disebut; acara, tempat, tanggal dan waktu rapat
  3. Rapat Anggota dipimpin oleh Ketua atau salah satu wakil ketua.
  4. Jika ketua dan/atau wakil ketua tidak hadir, pimpinan dipilih oleh anggota dari salah satu pengurus

Pasal 13

  1. Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota
  2. Keputusan diambil atas dasar musyawarah mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul dengan pemungutan suara, maka keputusan rapat tersebut sah apabila diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeuarkan
  3. Jika dalam rapat tersebut jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi jumlah (kuorum) yang ditetapkan, maka rapat untuk kedua kalinya secepat-cepatnya 15 (limabelas) hari setelah rapat yang pertama.
  4. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainya secara tertulis

BADAN PENGURUS

Pasal 14

  1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh Badan Pengurus yang terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, dan Dewan Pengurus.
  2. Dewan Pengurus terdiri dari:
  3. Ketua
  4. Wakil Ketua
  5. Sekretaris
  6. Wakil Sekretarus
  7. Bendahara
  8. Anggota
  9. Dewan Pengurus dapat membentuk komisi, kelompok kerja, dan Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, dan struktur lain yang diperlukan
  10. Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota untuk masa khidmah 5 (lima) tahun lamanya
  11. Anggota Badan Pengurus dapat dipilih kembali untuk masa khidmah periode berikutnya

Pasal 15

  1. Dewan Pengurus mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan/Hukum dan berhak untuk melakukan segala tindakan untuk dan atas nama Perkumpulan
  2. Untuk suatu urusan ke dalam dan keluar, Dewan Pengurus dapat diwakil oleh Ketua dan/atau Sekretaris, atau anggota Dewan Pengurus lain yang diberi kuasa oleh Dewan Pengurus

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 16

  1. Rapat Badan Pengurus terdiri dari Rapat pleno Badan Pengurus dan/atau Rapat Dewan Penasehat atau Rapat Dewan Pengarah atau Rapat Dewan Pengurus secara terpisah
  2. Rapat Dewan Pengursus dapat dilakukan secara rutin untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan membuat kebijakan tertentu tiap-tiap 1 (satu) kali dalam satu tahun dan ketika sebagian anggota dewan pengurus lannya menganggap perlu.
  3. Rapat Dewan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh setidaknya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Pengurus

TAHUN BUKU

Pasal 17

  1. Tahun buku Perkumpulan bersamaan dengan tahun kalender, dan untuk pertama kalinya tahun buku dimulai sejak akta ini ditandatangani
  2. Dewan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah akhir tahun untuk disampaikan pada Rapat Anggota

 PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBARUAN PERKUMPULAN

Pasal 18

  1. Penyempurnaan/Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang diadakan secara khusus dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian jumlah anggota.
  2. Apabila Perkumpulan dibubarkan maka Rapat Anggota sekaligus menetapkan penghibahan seluruh kekayaan Perkumpulan kepada Badan Sosial dan/atau Yayasan-yayasan Pendidikan Pesantren.

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19.

  1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
  2. Anggaran Rumah TAngga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh RApat Anggota

ATURAN PENUTUP

Pasal 20

  1. Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan kebijakan yang dirumuskan oleh Dewan Pengurus yang disetujui oleh anggota Perkumpulan
  2. Untuk Pertama kali, susunan Badan Pengurus Perkumpulan terdiri dari:
  3. Dewan Penasehat terdiri dari :
  4. KH Maimun Zubair
  5. Dr. KH. Thalhah Hasan, M.A.
  6. (HC) KH Ma’ruf Amin
  7. KHR Ach. Aza’im Ibrahimy, S.Sy.
  8. KH Ach. Hariri Abdul ‘Adhim
  9. Dr. KH. Sa’id Agil al-Munawwar, M.A.
  10. Makhtum Hannan
  11. KH. AhsinMuhammad, M.A.
  12. KH. Nasrullah Jasam
  13. Dewan Pengarah terdiri dari :
  14. (HC). KH. Shalahuddin Wahid
  15. Abdul Ghofur Razin, M.Ed
  16. Asep Ahmad Mausul Afandi
  17. Hosen Muhammad
  18. Lukman Haris Dimyati
  19. Rafi’I Yusuf Martan, M.A.
  20. Dr. KH. Suhar
  21. Muhyiddin Khatib, M.H.I.
  22. KH. Rumadi, M.Ag.,
  23. Dewan Pengurus terdiri dari
  • Ketua : Dr. KH. Abdul Djalal, M.Ag
  • Wakil Ketua : Dr. KH. Muhyiddin Thahir, M.Ag
  • Sekretaris : Dr. KH. Arwani Stairazi, M.A
  • Wakil Sekretaris : KH. Wakhradi, M.Pd.I
  • Bendahara : KH. Nur Hannan, Lc. M.Pd.I
  • Anggota : KH. Dodo Aliyul Murtadla

: KH. Dawam Afandi

: KH. Abdul Kadir Jaelani

: KH. Ilham, Lc. M.A

: KH. Nur Salikin, S.H.I

: Dr. KH. Abd. Hasib Salim, M.Ap.

: KH. Abdillah

: TgH Zahrul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *