Sejarah Perjalanan Ma'had Aly — AMALI
Sejarah & Perjalanan

Dari Halaqah Ulama
menuju Pendidikan Tinggi Resmi

Perjalanan panjang Ma'had Aly dari sebuah ide para ulama pada tahun 1988 hingga menjadi lembaga pendidikan tinggi yang diakui negara. Catatan ini menjadi warisan keilmuan bagi generasi mendatang.

Telusuri Timeline
38

Tahun Perjalanan

1988

Tahun Awal

2026

Sekarang

7

Era Perjalanan

50+

Regulasi Terbit

50+

Ma'had Aly Berdiri

3

Marhalah

Era 1 · 1988–2004

Fondasi & Pengakuan Pertama

Dari halaqah ulama hingga pengakuan resmi Kementerian Agama

1988

Inisiasi Awal Pendirian

Halaqah Nasional di PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan beberapa pesantren sekitar Tapal Kuda (Situbondo, Jember, Banyuwangi, dan Probolinggo) menjadi titik awal gagasan pendirian Ma'had Aly.

Download
1990

Ma'had Aly Pertama Berdiri

21 Februari 1990, Ma'had Aly pertama dijadikan pilot project hasil halaqah 1989. Bernama al-Ma'had al-Aly Lil Ulum al-Islamiyah Qism al-Fiqh, bertempat di PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

1993

Ma'had Aly al-Munawwir Krapyak

Didirikan oleh KH. Zainal Abidin Munawwir, adik KH. Ali Ma'shum yang merupakan salah satu pentashih kurikulum Ma'had Aly yang disusun pada tahun 1989.

2001

Pengakuan Pertama Kemenag RI

KMA Nomor 284/2001 tentang Ma'had Aly, ditandatangani KH. Muhammad Tolchah Hasan pada 8 Mei 2001. Pengakuan ini hasil keluh kesah pimpinan MA kepada menag tahun 1999, memfasilitasi pertemuan di Surabaya (Des 1999, Mar 2000), Malang (Sep 2000), dan Jakarta (Des 2000).

Download KMA 284/2001
2001

Pedoman Penyelenggaraan MA

Kepdirjen BINBAGA ISLAM No. E/179/2001 oleh Dr. Husni Rahim — penerjemahan KMA 284/2001 tentang pedoman perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan institusional Ma'had Aly.

Download
2004

Penyetaraan dengan S-2

SK Dirjen Bagais No. Dj II/353/2004 — Penyetaraan MA Salafiyah Syafi'iyah dengan S-2. Perkuliahan di MA, legal formal menginduk ke IAI Ibrahimy. Sejak saat ini muncul istilah Marhalah Ula dan Marhalah Tsaniyah.

Download SK
Era 2 · 2003–2009

Era Ekspansi Pendirian

2003

MA al-Hikam Malang

Didirikan KH. Hasyim Muzadi. Kini beralih menjadi PTKI.

2006

MA Sa'idusshiddiqiyah

Didirikan DR. KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ. dan Drs. KH. Surya Dharma Ali, M.Si.

2006

MA Nurul Jadid

Dirintis di Probolinggo, Jawa Timur.

2006

MA Hasyim Asy'ari Tebuireng

Didirikan KH. Muhammad Yusuf Hasyim dan Gus Sholah pada 6 September 2006.

2007

MA al-Fitrah Surabaya

Didirikan di Surabaya, Jawa Timur.

2009

MA MUDI Mesjid Raya Samalanga

Resmi didirikan 1 Agustus 2009 (10 Sya'ban 1430 H), diinisiasi Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG.

2007

Masuknya Nomenklatur dalam PP No. 55/2007

PP tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan — Pasal 20 ayat 1 menyebutkan pendidikan diniyah jenjang tinggi dapat berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi. Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa pendidikan diniyah jenjang perguruan tinggi antara lain adalah Ma'had Aly.

Download PP 55/2007
Era 3 · 2011–2015

Perjuangan Regulasi

Masuk ke batang tubuh undang-undang hingga PMA pertama khusus MA

2011

Halaqah Nasional & Audiensi DPR RI

Nomenklatur MA masih hanya di penjelasan pasal PP No. 55. FOKMASI (Forum Komunikasi MA se-Indonesia) bersama MA Salafiyah Syafi'iyah mengadakan halaqah "Prospek MA dalam Politik Pendidikan Tinggi" pada 17-18 Oktober di Hotel Orchid Jakarta. Turut hadir: anggota POKJA RUU Dikti, anggota Komisi X DPR RI, Rektor UIN Malang, dan masyayikh MA. Ditindaklanjuti audiensi di fraksi PKB (19 Okt) dan hearing di Senayan oleh KH. A. Muhyiddin Khatib, Dr. Abdul Djalal, dan Gus Reza.

2012

Masuk UU No. 12/2012

Nomenklatur MA resmi masuk batang tubuh UU Pendidikan Tinggi, Pasal 30 ayat (2): "Pendidikan tinggi keagamaan... dapat berbentuk ma'had aly, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis."

Download UU 12/2012
2013

Upaya PP Khusus MA

FOKMASI mendorong PP penjabaran UU 12/2012, mengalami kebuntuan. Audiensi dengan Menteri Agama (Suryadharma Ali) oleh KHR. Ach. Fawaid As'ad dan KH. Nur Iskandar.

2014

PMA No. 13/2014 — Pasal 23(4) menyebut MA sebagai bentuk pendidikan diniyah formal jenjang tinggi. Pasal 24(4): MA diatur dalam peraturan tersendiri.

Download PMA 13/2014
2015

PMA No. 71/2015 — Landasan Hukum Pertama Khusus MA

Tindak lanjut PMA 13/2014. Melalui PMA ini, Ma'had Aly menegaskan posisinya sebagai pendidikan pesantren jenjang pendidikan tinggi.

Download PMA 71/2015
Era 4 · 2016–2017

Era Pengukuhan

SK Izin Operasional pertama, gelar akademik, dan standar nasional

2016

SK Izin Operasional 13 Ma'had Aly Marhalah Ula

Kepdirjen Pendidikan Islam No. 3002/2016, ditandatangani Kamarudin Amin, 27 Mei 2016. Memuat 13 MA Marhalah Ula: Sa'idussiddiqiyah Jakarta, Syech Ibrahim al-Jambi, Thawalib Parabek, MUDI Mesjid Raya Bireun, As'adiyah Sengkang, Rasyidiyah Khalidiyah Kalsel, Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Hasyim Asy'ari Tebuireng, At-Termasi Pacitan, Maslakul Huda Pati, Iqna' al-Tholibin Sarang, Al-Hikamussalafiyah Ciwaringin, Miftahul Huda Manonjaya.

Download SK 3002/2016
2016

Gelar Akademik Resmi

PMA No. 33/2016 tentang Gelar Akademik PT Keagamaan. Lulusan MA mendapatkan gelar S.Ag., M.Ag., dan Dr. Ditandatangani Lukman Hakim Saifuddin, 9 Agustus 2016.

Download PMA 33/2016
2017

Izin 13 MA Baru + Marhalah Tsaniyah

SK Dirjen No. 3844/2017, 17 Juli 2017. Izin Marhalah Tsaniyah MA Salafiyah Syafi'iyah + 13 MA Marhalah Ula baru termasuk Darul Munawarah Pidie Jaya, Al-Fitrah Surabaya, Krapyak Yogyakarta, Ta'mirul Islam Surakarta, dan lainnya.

Download SK 3844/2017
2017

SNMA — Standar Nasional Pertama

Kepdirjen Pendidikan Islam No. 7114/2017 tentang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian pada MA — menandai Standar Nasional Penyelenggaraan Ma'had Aly (SNMA) untuk pertama kalinya. Ditandatangani Kamarudin Amin, 22 Desember 2017.

Download Kepdirjen 7114/2017
Era 5 · 2018–2020

Dinamika & UU Pesantren

Moratorium, UU Pesantren, asesmen pertama, dan PMA baru

2018

Moratorium & Izin Individual

AMALI menyuarakan moratorium agar fokus pada 26 MA yang ada, namun tidak membuahkan hasil. SK Izin mulai diterbitkan per-MA individual: TBS Kudus, Lirboyo, Nurul Burhani, Nurul Jadid, Malikussaleh, DDI Mangkoso, Fadlul Jamil, Daru Ihya', Al-Idrisiyah.

2019

UU No. 18/2019 tentang Pesantren

Babak baru penguatan posisi MA. Dalam batang tubuh UU, MA semakin kokoh. MA juga menjadi mitra PBSB Kemenag — 5 MA awal: Salafiyah Syafi'iyah, Hasyim Asy'ari, Kebon Jambu, As'adiyah, Sa'idussiddiqiyah.

Download UU 18/2019
2020

Asesmen Pertama — KMA 598/2020

13 MA angkatan pertama 2016 akan meluluskan, butuh akreditasi. BANPT tidak berwenang. AMALI mendesak menag menerjunkan tim penilaian. 52 MA diasesmen, hanya 7 mendapat predikat Mumtaz (A).

Download KMA 598/2020
2020

PMA No. 32/2020 — PMA MA Baru

Tindak lanjut UU Pesantren. Tiga PMA terbit hampir bersamaan: PMA 30 (Pendirian Pesantren), PMA 31 (Pendidikan Pesantren), PMA 32 tentang Ma'had Aly — mencabut dan mengganti PMA 71/2015. Ditandatangani Menteri Fachrul Razi, Nov 2020.

Download PMA 32/2020
2020

Juknis Ijazah & Gelar MA

Kepdirjen Pendidikan Islam No. 7092/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Ijazah dan Penulisan Gelar pada MA, ditandatangani Muhammad Ali Ramdhani, 16 Desember 2020.

Download Kepdirjen 7092/2020
Era 6 · 2021–2023

Perjuangan Hak Lulusan

PDDIKTI, kesempatan kerja, dan pembentukan Majelis Masyayikh

2021

Pengakuan PDDIKTI untuk PTKIN

Alumni MA ditolak melanjutkan studi ke PTKIN karena tidak terdaftar PDDIKTI. MA Lirboyo berkirim surat → terbit surat Dirjen Pendis (Muhammad Ali Ramdhani) kepada seluruh pimpinan PTKI, 18 Maret 2021 — alumni MA dapat melanjutkan studi.

Download Surat PDDIKTI
2021

Pengakuan Kemendikbud — Guru PAI

SE Dirjen GTK No. 1460/2021 mengakui MA untuk jadi guru PAI (SD-SLTA). Namun tidak dibarengi pembenahan sistem sehingga lulusan tetap ditolak sistem.

Download SE 1460/2021
2021

Pembentukan Majelis Masyayikh

KMA No. 1154/2021, ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas, 2 November 2021. Babak baru bagi pesantren dan MA. Namun beberapa tahun berikutnya MM masih fokus sosialisasi, belum spesifik ke MA.

Download KMA 1154/2021
2022

Surat Edaran Hak Kerja Lulusan

Dirjen Pendis (Muhammad Ali Ramdhani) keluarkan surat ke Rektor/Ketua PTKI, Kakanwil, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Sekjen K/L (Sep-Okt 2022) — lulusan MA memiliki hak sama untuk kesempatan kerja.

2023

Kesetaraan Mengajar PAI — Surat Dirjen Pendis

Portal pendaftaran masih berbasis PD Dikti. Kemenag berusaha menjelaskan melalui surat No. B-4590/DJ.I/Dt.I.IV/HM.01/10/2023 (2 Okt 2023, Dirjen PAI Amrullah) bahwa lulusan MA M.1 linear mengajar PAI di SD hingga SLTA.

Download Surat B-4590/2023
Era 7 · 2024–2026

Penguatan Mutu & Babak Baru

CPNS, standar mutu baru, gelar baru, dan Direktorat Jenderal Pesantren

2024

Akses CPNS bagi Lulusan MA

MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas dan Menag Yaqut Cholil Qoumas menyepakati langkah terobosan — pembukaan formasi CPNS yang dapat diisi lulusan Ma'had Aly.

2024

Standar Mutu MA — KMA 502 & 941

KMA 502/2024 (21 Mei) — pengganti SNMA 2017. Dicabut dan digantikan KMA 941/2024 (4 Sep). Regulasi terakhir Yaqut Cholil Qoumas.

2025

Verifikasi PPG & Sistem Kemenag

Surat Dirjen Pendis No. B-36/DJ.I/Dt.I.II/HM.00/01/2025 (31 Jan) — verifikasi berkas PPG. Sistem Kemenag sudah mengakomodir nomenklatur MA, namun Kemendikdasmen dan Kemenristek Dikti belum.

Download Surat PPG
2025

SPMI MA — KMA 128/2025

KMA 128/2025 (4 Feb, Nasaruddin Umar) tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal MA — basis asesmen baru menggantikan SK Penilaian 2020.

Download KMA 128/2025
2025

Pedoman Asesmen & Gelar Baru

KKMM No. 9/2025 (10 Apr) — Pedoman Asesmen MA. KMA 429/2025 (16 Apr) — Gelar baru khusus lulusan MA, mengubah acuan PMA 33/2016.

2025

Standar Mutu Terbaru & Juknis Pendirian

KMA 1495/2025 (16 Sep) — Standar Mutu MA M.1, M.2, M.3, mencabut KMA 941/2024. KKMM 20/2025 (1 Okt) — Juknis Rekomendasi Pendirian MA & konsentrasi kajian.

2026

PP No. 18/2026 — Direktorat Jenderal Pesantren

Perubahan atas PP No. 152/2024 tentang Kementerian Agama, diteken Prabowo Subianto, 27 Maret 2026. Pesantren yang selama ini di-'urus' Sub Direktorat kini akan dibina oleh Direktorat Jenderal — babak baru penguatan posisi pesantren.

Download PP 18/2026
2026

Kasus Akreditasi Zainul Hasan

Mahasantri MA Zainul Hasan Genggong ditolak jadi wali asrama Kemensos. Surat Ketua MM (1 Jul) dan Dirjen Pendis/Basnang Said (3 Jul) menegaskan pengakuan hasil asesmen MM.

2026

Catatan Terkini

Lulusan MA masih belum menembus PD Dikti — sulit menjadi dosen di PTKI atau guru di Kemendikbud. Regulasi yang ada masih memperjuangkan nasib lulusan, belum memperjuangkan nasib dosen dan tenaga kependidikan. Persoalan ini sedang dalam proses komunikasi melalui AMALI dan berbagai pihak.

Perjalanan Belum Selesai

38 tahun perjuangan membuktikan bahwa keteguhan dan sinergi menghasilkan perubahan. AMALI terus bergerak agar Ma'had Aly semakin kuat dan setara.