' . "\n";

Agar Terbaca Sistem PD-Dikti, Kemenag dan AMALI Harmonisasi Statuta Ma’had Aly

AMALI.OR.ID, CIREBON – Direktorat Ma’had Aly, Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) mulai memetakan ulang tata kelola kelembagaan dan statuta Ma’had Aly.

Langkah ini ditempuh agar keragaman struktur pendidikan tinggi pesantren dapat terbaca dalam sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) sekaligus memperoleh rekognisi nasional.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan peningkatan kompetensi manajerial mudir dan pengelola Ma’had Aly di JW Home Boutique Hotel, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang berlangsung sejak Senin (16/11/2026).

Forum ini dihadiri jajaran subdirektorat Ditjen Pesantren Kemenag, pengurus AMALI, serta para mudir dan pengelola Ma’had Aly dari berbagai daerah.

Ketua Umum AMALI, KH Nur Salikin, menegaskan bahwa pembahasan statuta bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan atau mengintervensi otonomi pesantren.

Penyusunan rumusan dilakukan secara bottom-up untuk menjembatani struktur internal pesantren yang beragam agar selaras dengan regulasi satu data nasional.

“Statuta tetap menjadi konstitusi otonom masing-masing Ma’had Aly. Ini bukan soal menyamakan, tetapi memudahkan dan mengakomodir agar kelembagaan kita bisa terbaca oleh sistem nasional seperti PD-Dikti,” ujar Nur Salikin dalam pemaparannya, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, selama ini struktur kepemimpinan Ma’had Aly sangat bervariasi, mulai dari jumlah mudir hingga penggunaan istilah katib dan naib mudir yang kerap membingungkan kementerian terkait saat proses pendataan maupun integrasi lintas kampus.

Selain itu, AMALI menyoroti perlunya revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020 terkait tumpang tindih fungsi antara Senat Akademik dan Dewan Masyayikh.

Nur Salikin juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal melalui pembagian peran antara yayasan atau kiai, Dewan Masyayikh, dan mudir.

Lebih lanjut, pembenahan tata kelola serta kapasitas staf pengelola data EMIS dinilai sangat penting.

“Mengingat Bappenas maupun kementerian terkait selalu mensyaratkan akuntabilitas data dalam setiap pengajuan program dan anggaran,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubdit Akademik Ma’had Aly Ditjen Pesantren Kemenag, Dr. Kartini, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memperkuat sinergi lintas kementerian untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan sivitas akademika Ma’had Aly.

Kemenag dijadwalkan mengundang 21 perwakilan dari Kemendikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Kamis hingga Sabtu mendatang untuk membahas pengembangan kelembagaan Ma’had Aly.

Di sisi lain, Kemenag bersama Majelis Masyayikh sedang merancang pedoman pola pengasuhan di lingkungan Ma’had Aly guna mencegah potensi kekerasan dan perundungan (bullying).

Kartini yang juga menjabat Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyampaikan rencana pembukaan kanal beasiswa kader ulama jenjang S1 hingga S3 bagi dosen dan mahasantri di tingkat daerah, serta penjajakan skema penghargaan akademik bagi para kiai.

“Ini adalah salah satu upaya kita meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan melalui berbagai kanal, dengan harapan kekhasan Ma’had Aly ke depan dapat menjadi Baytul Hikmah di Indonesia,” kata Kartini saat membuka kegiatan bersama Kasubdit Evaluasi dan Penjaminan Mutu Ma’had Aly, Ratnasari Nurhayati Yusuf.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Cirebon, AMALI dan Kemenag merencanakan forum pembahasan yang lebih luas serta pembentukan tim ad hoc harmonisasi sebelum merumuskan draf pedoman tata kelola Ma’had Aly secara nasional. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *