' . "\n";

Cegah Paham Radikal dan Jaga Mutu, Kemenag Perketat Izin Pendirian Ma’had Aly

AMALI.OR.ID, CIREBON – Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) RI memperketat syarat pendirian Ma’had Aly baru.

Setiap pesantren pengusul wajib mengantongi rekomendasi tertulis dari Majelis Masyayikh, melewati uji baca kitab kuning bagi calon dosen, serta lolos verifikasi rekam jejak ideologi.

Hal tersebut ditegaskan Dirjen Pesantren Kemenag RI, Dr. Basnang Said, saat memberikan pemaparan di hadapan para mudir Ma’had Aly dan pengurus Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).

Forum ini turut dihadiri Direktur Ma’had Aly Dr. Kiai Adib beserta jajaran subdirektorat Ditjen Pesantren.

Basnang menjelaskan, sebelum terbentuknya Majelis Masyayikh, pengajuan pendirian Ma’had Aly cenderung mudah diproses.

Kini, keberadaan Majelis Masyayikh dijadikan filter utama untuk menjaga kualitas akademik sekaligus haluan kebangsaan pendidikan tinggi pesantren.

Ia mencontohkan proposal pendirian Ma’had Aly dari salah satu pesantren di Sulawesi Tenggara yang tidak ditindaklanjuti sejak era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga masa Nasaruddin Umar karena terindikasi memiliki paham keagamaan yang condong ke kanan.

“Dengan momentum bahwa untuk mendirikan Ma’had Aly itu harus ada hitam putih dari Majelis Masyayikh, inilah lapisan yang kita berpegang di situ,” ujar Basnang.

Dalam tahap asesmen, tim Majelis Masyayikh turun langsung menguji kemampuan membaca dan memahami kitab kuning para calon dosen sesuai bidang takhasus masing-masing, seperti tafsir maupun fikih.

Basnang juga menyoroti banyaknya lembaga pendidikan berbentuk madrasah berasrama (boarding school) di sejumlah daerah yang mengajukan izin pendirian Ma’had Aly tanpa memiliki tradisi kajian kitab kuning yang memadai.

Menurutnya, pendirian Ma’had Aly harus berakar pada pesantren yang menjalankan pengajian kitab kuning secara langsung.

Selain memperketat izin pendirian lembaga baru, Ditjen Pesantren tengah menyiapkan petunjuk teknis penulisan karya ilmiah berbahasa Arab untuk jenjang Marhalah Ula, Tsaniyah, dan Tsalitsah, serta penerapan ijazah pendamping berbasis kelulusan kitab guna memastikan kompetensi lulusan saat terjun ke masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *