AMALI.OR.ID, KEDIRI – Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menyambut baik komitmen Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) RI dalam mengawal pengakuan (rekognisi) lulusan serta integrasi pangkalan data Ma’had Aly secara nasional.
Langkah itu guna memastikan kesetaraan hak administratif maupun peluang karier bagi para mahasantri dan alumni di berbagai instansi.
Ketua Umum AMALI, KH. Nur Salikin menegaskan, upaya penguatan rekognisi lulusan Ma’had Aly memiliki makna strategis bagi eksistensi pendidikan tinggi khas pesantren di Indonesia.
“Rekognisi lulusan Ma’had Aly bukan sekadar pengakuan ijazah, tetapi juga pengakuan negara terhadap kualitas, kedalaman, dan kekhasan tradisi keilmuan pesantren,” ujar KH. Nur Salikin di Kediri, Jumat (30/10/2026).
Selain pengakuan kualifikasi akademik, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dan sinkronisasi data kelembagaan maupun kelulusan lintas kementerian. Menurutnya, keunggulan penguasaan keilmuan para lulusan tidak boleh terhambat oleh persoalan teknis birokrasi.
“Jangan sampai lulusan Ma’had Aly diakui secara keilmuan, tetapi terkendala secara administrasi. Integrasi data menjadi kunci agar hak dan masa depan mahasantri serta alumni semakin terjamin,” tegasnya.
Kemenag Siapkan Advokasi Kesetaraan hingga Naiknya Insentif Dosen
Pernyataan Ketua AMALI tersebut merespons pemaparan Direktur Ma’had Aly pada Ditjen Pesantren Kemenag RI, Dr. H. Adib, M.Ag. dalam rangkaian konferensi internasional Al-Multaqa Ad-Dawli Lid-Dirasah Al-Islamiyah Wal Insaniyah Wal Hadariyah (MU’TAMAD 2026) di Ma’had Aly Lirboyo, Kota Kediri, Kamis (29/10/2026).
Dalam forum tersebut, Adib menyatakan bahwa secara regulasi payung hukum Ma’had Aly sudah kuat, namun perlu terus diperkuat pada aspek akreditasi, jaminan mutu lulusan, serta advokasi lintas kementerian. Pihaknya memastikan akan melakukan langkah advokasi apabila masih ditemukan instansi yang memperlakukan lulusan Ma’had Aly secara diskriminatif.
“Advokasi juga penting. Ketika misalnya ada sebuah instansi tidak menerima lulusan kita, mengapa memperlakukan secara diskriminatif padahal secara aturan sudah setara? Kita serap alasannya sebagai bahan evaluasi, tetapi kita juga perlu menyampaikan posisi kesetaraan ini,” kata Adib.
Sebagai program prioritas pada akhir 2026 hingga 2027, Direktorat Ma’had Aly menjadwalkan koordinasi intensif bersama Kementerian PAN-RB serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) guna menyelaraskan rekognisi lulusan. Selain itu, peluang akses program magang mahasiswa hingga perluasan beasiswa LPDP bagi civitas akademika Ma’had Aly juga terus didorong.
Di samping penguatan bagi mahasantri dan lulusan, Kemenag turut meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik (dosen/muhadhir) Ma’had Aly. Adib mengungkapkan, anggaran insentif dosen Ma’had Aly tahun ini mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp6 miliar, melonjak dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berkisar Rp1,2 miliar.
“Untuk insentif dosen ini ada anggaran Rp6 miliar, naik cukup signifikan dibanding tahun kemarin sekitar Rp1,2 miliar. Waktu pendaftaran sempat kami perpanjang dua hingga tiga hari agar lebih banyak yang terjaring, sehingga pendaftar mencapai 1.200-an dosen,” jelasnya.
Dari total pendaftar tersebut, sekitar 600 lebih dosen dinyatakan lolos verifikasi dan menerima pembagian insentif secara merata sesuai petunjuk teknis (juknis).
Adib menekankan, seleksi penyaluran bantuan dilakukan secara ketat mengikuti juknis guna menjaga akuntabilitas anggaran dari potensi temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun BPKP.
Lebih lanjut, terkait pelaksanaan forum akademik MU’TAMAD ke depan, pihaknya berencana merumuskan format tersendiri yang memiliki kekhasan dibanding konferensi perguruan tinggi keagamaan Islam lainnya, seperti menyediakan ruang khusus untuk mempresentasikan karya tahkik kitab maupun khazanah keilmuan para kiai dan akademisi Ma’had Aly. (*)
Editor: Yusuf Arifai