' . "\n";

Kemenag Targetkan Juknis RPL dan Skema Guru Besar Ma’had Aly Rampung pada 2027

AMALI.OR.ID, CIREBON – Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) RI menargetkan petunjuk teknis (juknis) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) serta skema jenjang jabatan akademik hingga guru besar (Al-Ustaz Al-Kabir) di lingkungan Ma’had Aly rampung pada 2027.

Kebijakan ini disiapkan agar penguasaan kitab kuning para kiai dan dosen pesantren memperoleh pengakuan akademis yang setara dengan perguruan tinggi lainnya.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pesantren Kemenag RI, Dr. Basnang Said, saat memberikan pemaparan di hadapan para mudir Ma’had Aly dan pengurus Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (AMALI), Selasa (17/11/2026).

Turut hadir dalam forum tersebut Direktur Ma’had Aly Dr. Kiai Adib beserta jajaran subdirektorat Ditjen Pesantren.

Basnang menegaskan, negara tidak lagi membedakan kedudukan antara Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), maupun Ma’had Aly.

Ketiganya memiliki hak dan kesetaraan yang sama sebagai lembaga pendidikan tinggi.

“Negara hari ini tidak membedakan lagi mau UIN, IAIN, Ma’had Aly, semuanya adalah perguruan tinggi yang setara di hadapan negara, dan hak-haknya sama dengan yang lainnya,” ujar Basnang.

Untuk merealisasikan kesetaraan tersebut, Ditjen Pesantren bersama AMALI mulai menyusun perangkat jabatan fungsional dosen Ma’had Aly, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga guru besar.

Selain itu, penyusunan juknis RPL ditargetkan tuntas pada Juni 2027 agar dapat diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028.

Melalui skema RPL, penguasaan kitab kuning seperti Fathul Qarib maupun Fathul Mu’in dapat dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS).

Langkah ini membuka jalan bagi ulama pesantren yang memiliki kedalaman ilmu agama untuk diakui secara akademis dan diangkat menjadi guru besar.

“Bagaimana kemudian yang disebut dengan asisten ahli di Ma’had Aly, lektor, lektor kepala, hingga Al-Ustaz Al-Kabir atau guru besar. Itu yang kita berkewajiban menyusun perangkat-perangkatnya,” katanya.

Basnang menjelaskan, penguatan posisi Ma’had Aly sejalan dengan pandangan Menteri Agama dalam forum AICIS yang menilai perguruan tinggi keagamaan Islam perlu membenahi kedalaman substansi keilmuan agar tidak tertinggal dari pesantren maupun kampus umum.

Karena itu, Ditjen Pesantren juga menyiapkan desain kuota beasiswa dosen melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Puspenma) serta mengupayakan kepastian alokasi anggaran dari Dana Abadi Pesantren.

Di sisi lain, Basnang memastikan izin pendirian Ma’had Aly baru kini diperketat melalui rekomendasi Majelis Masyayikh.

Setiap pesantren pengusul wajib melewati uji baca kitab kuning dan verifikasi rekam jejak ideologi guna menjaga mutu akademik.

Selain aspek kelembagaan, Kemenag mendorong penyusunan juknis penulisan karya ilmiah berbahasa Arab untuk jenjang Marhalah Ula, Tsaniyah, dan Tsalitsah, penerbitan ijazah pendamping berbasis penguasaan kitab, serta penguatan kaderisasi Badan Eksekutif Mahasantri (BEM) Ma’had Aly agar mahasantri siap berkiprah tidak hanya sebagai kiai, tetapi juga pemimpin di tengah masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *